Standar Pelayanan BPHTB

Dasar Hukum    :    
1.UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.Peraturan Bupati magelang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemungutan BPHTB

1.PERSYARATAN     :    
1)Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) dan tanda lunas PBB.
2)Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB)
3)FC Serifikat atau bukti kepemilikan lainnya
4)FC Akta/ Surat Jual Beli, Waris, Hibah/ Wasiat,APHB atau surat keterangan dari pemerintah desa setempat.
5)FC Data Obyek dan Wajib Pajak

2.PROSEDUR    :    
1)Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan melampirkan SSPD BPHTB berikut kelengkapannya
2)Petugas pelayanan menerima dan meneliti ajuan SSPD BPHTB beserta kelengkapannya dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi WP yang transaksinya terkena pajak, apabila berkas lengkap diberikan tanda terima berkas
3)SSPD yang telah ditandatangani diserahkan pelaksana kepada Wajib Pajak ( lembar 1,2,3) yang telah diperforasi
4)Bagi Wajib Pajak terkena pajak  membayar BPHTB pada Loket Bendahara Penerimaan dengan membawa SSPD
5)Petugas pelaksana mengarsip SSPD BPHTB lembar 4 dan 5

3.WAKTU PELAYANAN:    
1)Setiap hari
Senin s.d Kamis        07.00 WIB s.d13.30 WIB
Jumat                        07.00 WIB s.d. 11.00 WIB
Sabtu                        07.00 WIB s.d.13.00 WIB
2)Jumlah Waktu : Dibutuhkan 3 (tiga) hari apabila tinjau lapangan

4.BIAYA PELAYANAN:    Tidak dipungut biaya


5.PRODUK PELAYANAN:    Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang telah ditandatangani verifikator


6.PENGADUAN    :    Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:
1)Petugas:    Kepala Seksi Pelayanan
2)Kotak Saran yang tersedia.
3)SMS centre:    081329947111
4)Telepon:    (0293) 788181 psw 262
5)Website:    www.magelangkab.go.id
6)Email:    dppkadpelayanan@gmail.com